HAK ASASI MANUSIA: 2014

IAN HABA ORA-->WAKIL SEKRETARIS FPIP NTT

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Polri sebagai institusi penegakan hukum selain kejaksaan, menjadi preferensi checks and balances publik lantaran eksistensinya sebagai institusi yang diberikan kewenangan khusus dalam penggunaan otoritas represif dan koersif. Represif dan koersif yang dimaksudkan bukanlah aksi kekerasan berbuntut brutalitas aparatur namun lebih di fokuskan pada paksaan penggunaan dan ketaatan dalam hukum (the rule of law).

Polri sebelum berdiri sendiri, masih terintegrasi bersama TNI dalam suatu kekuatan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Saat itu, kekuasaan POLRI terkarantina dan terisolasi dari harapan warga akan polisi sipil layaknya fungsi polisi yang seharusnya. Polisi Sipil yang dimaksudkan adalah : (Bambang Widodo Umar. 2009. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit. IDSPS Jakarta dan DCAF Jerman)

· Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil. Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (the guardian of civilian values).

· Polisi sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Dengan demikian pada polisi sipil melekat sikap-sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.

· Pengertian secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan defenisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (non-combatant), sementara militer didesain untuk berperang (combatant).

· Polisi sipil berbeda dengan polisi rahasia. Polisi sipil mengabdi kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Sementara Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdi kepada kepentingan poliitik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-semena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (state police).

Ironis memang ketika harapan akan polisi sipil paradoksal dengan realitas fenomena. Kekuasaan otorianisme dan absolutisme mengkungkungkan arti kepolisian yang sebenarnya menjadi polisi berwatak militer. Polisi yang mengandalkan brutalitas kesosor nafsu, kekerasan, dan menciderai nilai-nilai HAM.

Ketika terjadi pergolakan reformasi tahun 1988, kekuatan dwifungsi ABRI yang menyatukan TNI dan Polri dieliminasi dengan dikeluarkannya Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000 Tentang pemisahan dan peran TNI dan POLRI. Dalam ketetapan ini, institusi TNI dipisahkan dengan institusi Polri secara legitimate. TNI memfungsikan sebagai combatant dalam pertahanan negara sedangkan Polri memfugsikan institusi dalam soal keamanan negara.

Pisahnya TNI dan POLRI menunjukkan embriologi reformasi di tubuh TNI dan POLRI. Reformasi POLRI dapat dikaitkan dalam tiga kategori, yakni : reformasi secara struktural, instrumental dan cultural. Dikatakan sebagai perubahan struktural jika menyangkut perubahan posisi dalam pemerintahan dimana Polri berada atau ditempatkan. Instrumental jika menyangkut perubahan berbagai piranti lunak terkait visi, misi, peraturan internal kepolisian serta kurikulum diberbagai lembaga pendidikan Polri. Kultural jika terkait dengan perubahan perilaku anggota Polri. Widodo Umar (2009) mengkategorikan secara singkat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Tiga Reformasi Polri di Indonesia

Perubahan Aspek Struktutal	Perubahan Aspek Instrumental	Perubahan Aspek Kultural
a) Menjadikan Polri sebagai lembaga negara nondepartemen (setingkat menteri)	a) Dikeluarkannya Tap MPR VI dan VII Tahun 2000 b) Amandemen Pasal 30 UUD 1945	a) Tri Brata b) Catur Prasetya c) Kode Etik Polri (Pemuliaan profesi)
b) Menjadi mitra kerja komisi DPR RI c) Kepegawaian dalam manajemen tersendiri (UU No. 43/1999) d) Mengubah strutur anggaran e) Pembenahan polisi berseragam dan tidak berseragam f) Pengembangan Satuan wilayah menjadi-piramida-fat g) Polda sebagai kesatuan induk penuh h) Titik pengawasan pada pengemban diskresi (pasal 18 UU No.2/2002) i) Membentuk Kompolnas j) Likuidasi Brimob dalam struktur Polri	c) UU Nomor 2 Tahun 2002 d) PP dan Kepres e) Revisi 300 Juklak/Juknis f) Perubahan doktrin dan pedoman induk g) Menyusun grand strategic (Renstra Polri 25 tahun): a. Jangka pendek (2005-2010) membangun trust building. b. Jangka menengah (2011-2015) membangun partnership/networking. c. Jangka panjang (2016-2025) meraih keunggulan (strive for excellence).	d) Filosof pendidikan e) Etika staf f) Pedoman perilaku Polri g) Lagu dan lambang (tradisi) h) Meminimalkan seremonial dan upacara i) Pemberdayaan bintara dan tamtama j) Makam kehormatan Polri (untuk pemuliaan profesi) k) Redefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, dekorporitasi, debirokratisasi, deotorisasi (budged) l) Upaya membangun kemandirian Polri melalui mandiri dalam sistem ketatanegaraan; mandiri sebagai kekuatan bersenjata, bukan militer; mandiri dalam sistem penyidikan pidana; mandiri dalam sistem otonomi daerah; mandiri dalam sistem kepegawaian; mandiri dalam sistem anggaran; dan mandiri dalam sistem politik (partai).

Lajunya reformasi Polri, mengindikasikan adanya etiket baik secara keintitusian untuk melahirkan polisi-polisi yang profesional dan akuntabel. Ikrar Nusa Bhakti (2009) memformulasikan polisi profesional mengacu pada :

o Penggunaan pengetahuan dan keahlian dalam tugas kepolisian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang,

o Memberi layanan terbaik,

o Otonom,

o Memiliki lembaga kontrol atas kinerjanya,

o Memiliki organisasi profesi melalui asosiasi,

o Memiliki kode etik dan kebanggaan profesi,

o Profesi kepolisian sebagai pengabdian,

o Bertanggungjawab atas monopoli keahlian, dan

o Memiliki seperangkat ajaran yang dijadikan asas untuk memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup organisasinya.

Sedangkan akuntabilitas ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan atas wewenang yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang perlu diterapkan pada lembaga kepolisian:

1. Answeribility, mengacu kepada kewajiban polisi memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan,

2. Enforcement, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas-tugas negara/publik,

3. Punishibility, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana.

Dengan demikian, tujuan dari reformasi polisi adalah membentuk lembaga kepolisian untuk profesional dan bertanggung jawab atas tiap tindakan yang diambil dan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu reformasi Polri dalam era reformasi juga adalah transparansi. Inti reformasi Polri ini adalah membuka peluang bagi masyarakat sipil atau public untuk melakukan pengawasan. Indonesia, menurut T. Hari Prihatono et.al (2007;141-145) memahami pengawasan di dalam lembaga-lembaga keamanan, termasuk POLRI, dijalankan secara berlapis (Multi-layered oversight). Pengawasan berlapis adalah “sistem pengawasan konsentrik yang dilakukan berbagai dinas atau instansi dimana secara berurutan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah dinas/instansi menjadi cakupan pengawasan dinas/instansi berikutnya”.

Pengawasan pertama dilakukan oleh instansi kemanan itu sendiri melalui mekanisme pengawasan melekat.

Pengawasan kedua, dilakukan oleh lembaga eksekutif karena lembaga-lembaga keamanan nasional merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga harus berada dibawah kendali eksekutif sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam memberikan keamanan kepada masyarakat. Pengawasan eksekutif ini berupa pemberian tugas dan pelaporan, penentuan prioritas pemerintah dan pentingnya eksekutif mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan fungsi keamanan nasional, pengendalian terhadap operasi-operasi rahasia, pengendalian atas kerjasama keamanan dengan pihak internasional, serta pencegahan penyelewengan, kekuasaan/wewenang.

Pengawasan ketiga, dilakukan oleh lembaga Legislatif (DPR). Sebagai pemberi mandat kepada eksekutif, lembaga legislatif berkepentingan dalam menjaga berjalannya kebijakan-kebijakan keamanan sesuai dengan prinsip rule of law, demokrasi dan HAM. Pengawasan legislatif ini juga mencakup pengawasan atas anggaran (baik anggaran disituasi normal maupun anggaran untuk gelar operasi disituasi darurat) yang digunakan oleh instansi-instansi keamanan.

Pengawasan keempat, dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga sampiran negara, media massa maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Pengawasan ke- empat ini, merupakan celah masuk bagi civil society guna memanfaatkan ruang untuk berpartisipasi dalam reformasi Polri. Salah satu rangkaian kegiatan pengawasan ini adalah dalam perekrutan calon-calon Polisi di tiap-tiap daerah otonom Polda sehingga proses perekrutan calon Polri dapat berjalan dengan transparan, kredibel, jauh dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kiranya dengan demikian, dapat dihasilkan calon-calon polisi yang profesional dan akuntabel serta menjadi polisi sipil beintegritas nasionalisme dan idealis.

Forum Pengawas Independen Polri Nusa Tenggara Timur (FPIP NTT) merupakan salah satu wadah organisasi yang terlibat dalam proses pengawasan perekrutan bintara Polri pada wilayah otonom POLDA NTT, representatif civil society. Dalam proses pengawasan ini, dalam setiap tahapan seleksi, FPIP NTT selalu aktif. Hasil-hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu kajian dalam mendorong lajunya reformasi POLRI dalam negara ini. Urutan-urutan dalam setiap tahapan seleksi dan dinamikanya serta prosesnya dituliskan dalam pelaporan ini dengan judul “LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PEREKRUTAN BINTARA POLRI TAHUN ANGGARAN 2011 DI MAPOLDA NTT”.

B. Tujuan

(1) Tujuan dalam pemantauan ini adalah :

1. Dapat mengetahui proses pentahapan perekrutan Bintara Polri secara transparan dan akuntabel.

2. Dapat melakukan pemantauan dan pengawalan proses perekrutan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Dapat mendorong Reformasi Polri dalam perekrutan aktor-aktor keamanan berbasis Hak Asasi Manusia.

4. Menjalin kerja sama mitra antara civil society dan Polda NTT dalam pelaksanaan dan pengawasan perekrutan guna membangun trust di masyarakat.

(2) Tujuan dalam Pembuatan Laporan Pemantauan ini adalah :

1. Sebagai data otentik dalam penulisan laporan pamantauan.

2. Sebagai Laporan dan pertanggungjawaban tugas pemantau pada organisasi FPIP NTT.

3. Sebagai media sosialisasi bagi publik others.

C. Manfaat

(1) Manfaat yang dapat diperoleh dari pemantauan ini adalah :

1. Proses pentahapan perekrutan Bintara Polri dapat dilakukan secara transparan.

2. Proses perekrutan Bintara Polri jauh dari KKN.

3. Diperoleh bintara-bintara yang berbasis HAM.

4. Ada kerja sama civil society dan Polda NTT sehingga kepecayaan masyarakat adanya perekrutan yang bersih dan berkompoten.

(2) Manfaat dalam pembuatan laporan pemantauan ini adalah :

1. Menjadi data otentik dalam penulisan laporan pemantauan.

2. Menjadi laporan dan pertanggungjawaban tugas pemantau pada organisasi FPIP NTT.

3. Menjadi media sosialisasi bagi publik others.

BAB II

PEMANTAUAN dan PELAPORAN PEREKRUTAN BINTARA POLRI

A. SURAT MASUK

Dalam pemantauan perekrutan bintara Polri ini, FPIP NTT selalu dikirimkan surat undangan tentang pemberitahuan setiap hasil tahapan seleksi. Selama pemantauan ini, FPIP NTT menerima surat masuk sebanyak 6 yang dapat dilaporkan berikut ini :

Tabel A.1. Data Surat Masuk FPIP NTT

No	Asal Surat	Nomor Surat	Perihal	Waktu
1	Panda Polda NTT	B/3359/XII/2010	Permintaan FPIP NTT	28 Desember 2011
2	Panda Polda NTT	B/17/I/2011	Undangan Rapat Penetapan Kelulusan Hasil Rikkes 1	27 Januari 2011
3	Panda Polda NTT	B/28/I/2011	Undangan Rapat Penetapan Kelulusan Hasil Uji Psykologi	28 Januari 2011
4	Panda Polda NTT	B/20/I/2011	Undangan Rapat Kelulusan Hasil Uji Akademik	30 Januari 2011
5	Panda Polda NTT	B/236/II/2011	Undangan Rapat Kelulusan Hasil Rikkes Tahap II	4 Februari 2011
6	Panda Polda NTT	-	Undangan Rapat Kelulusan Hasil Uji Kesamaptaan	-

Selain surat masuk secara resmi, FPIP NTT dalam membangun kemitraan bersama POLDA NTT selalu mengedepankan kooperatif jauh dari bentuk-bentuk legalistik. Misalkan jika terjadi hal-hal urgen maupun hal tertentu lainnya, Polda NTT dapat menghubungi FPIP NTT melalui short message system (SMS) maupun telepon. FPIP NTT, jauh dari hal-hal bersifat protokoler dan birokratisasi.

B. JADWAL PENTAHAPAN SELEKSI

Jadwal pentahapan seleksi yang dipantau FPIP NTT sesuai tata urutan yang di susun oleh Mapolda NTT (jadwal terlampir). Secara garis besar rencana kegiatan yang telah dilakukan dapat dirunut dari :

· Kegiatan Kampanye (5-14 Januari 2011);

· Kegiatan Pendaftaran (7-14 Januari 2011;

· Pemeriksaan Administrasi Awal, data jumlah pendaftar/animo (7-15 Januari 2011);

· Pemeriksaan Kesehatan Tahap I (17-27 Januari 2011);

· Ujian Psikologi (29-30 Januari 2011);

· Ujian Akademik (1-2 Februari 2011);

· Pemeriksaan Kesehatan Tahap II (4-6 Februari 2011);

· Tes Kemampuan Jasmani (8-9 Februari 2011);

· Pemeriksaan Administrasi Akhir (11-12 Februari 2011);

· Sidang Kelulusan Sementara (14 Februari 2011);

· Supervisi Mabes Polri (16-18 Februari 2011); dan

· Sidang Kelulusan Akhir (18 Februari 2011).

C. TATA URUTAN SELEKSI

KEGIATAN KAMPANYE

Proses perekrutan Bintara Polri TA. 2011, diawali dengan mensosialisasi pendaftaran melalui spanduk dan media. Beberapa lokasi pantauan FPIP NTT, kampanye melalui spanduk pasang pada lokasi-lokasi pusat keramaian di Kota Kupang seperti Depan Flobamora Mall, Pertigaan trafic lights Kantor Gubernur NTT, Depan Mapolda NTT. Selain itu, media kampanye juga dilakukan melalui poster-poster ukuran mini yang ditempelkan pada tembok-tembok seperti halte, terminal, dan tempat lain yang juga mengganggu keindahan kota. Sedangkan di Kabupaten-Kabupaten di NTT, kampanye ini tidak efektif karena pengumuman ini hanya ditempelkan pada Polres dan Polsek, yang jauh dari hilir mudik publik.

Media kampanye melalui media (elektronik dan massa) jarang terpantau. Padahal NTT memiliki beberapa koran publik lokal seperti Pos Kupang, Timor Ekspress, Kursor dan lain-lain. Begitu juga, stasion Radio dan beberapa televisi lokal jarang menampilkan pengumuman ini.

PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AWAL (RIKMIN AWAL)

Proses pendaftaran Bintara Polri dilakukan secara online. Hasil pendaftaran online ini akan memperoleh nomor registrasi yang akan disertakan bersama berkas-berkas lain saat mendaftar pada Panitia Daerah (Panda) di tingkat Polda dan Sub Panda pada tingkat Polres. Panda NTT melayani wilayah keseluruhan Polda NTT, namun lebih spesifiknya pada wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Rote Ndao. Sedangkan wilayah So’E, Kefa, dan Belu pada Sub Panda Belu (Polres Belu). Kawasan Sumba mendaftar pada Polres Sumba Timur (Sub Panda Sumba). Kawasan Flores mendaftar pada Sub Panda Flores di Polres Ngada, dan kawasan alor mendaftar pada Polres Alor selaku panitia daerah.

Instrumen yang dijadikan dasar dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan administrasi awal ini adalah :

· Kep Kapolri Nomor : Kep/772/XII/2010 ttg Prodik Polri TA. 2011

· Surat Kapolri No: B/4636/XII/2010/SSDM ttg info awal Ren Pendaftaran Brigadir Polisi TA. 2011 melalui online

· Keputusan Kapolda NTT Nomor: Kep/03/2011 ttg Pembentukan Panda, Sub Panda dan Pabanrim dalam Giat Rim Brigadir Polri TA. 2011

Pentahapan ini diperoleh data pendaftar di NTT yang tertera pada tabel 1 , yakni :

Tabel 1 : Data Pendaftar Calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2011

	Terverifikasi							MS			TMS
	P			W	∑			P	W	∑	P	W	∑
Panda NTT	1055			84	1139			829	50	879	226	34	260
Sub Panda Flores	181			14	195			142	8	150	39	6	45
Sub Panda Sumba	61			5	66			58	4	62	3	1	4
Sub Panda Belu	193			10	203			124	6	130	69	4	73
Sub Panda Alor	79			8	87			56	6	62	23	2	25
Total
Keterangan		:	MS			:	Memenuhi Syarat
			TMS			:	Tidak Memenuhi syarat
			P			:	Pria
			W			:	Wanita
			∑			:	Total P+W

Dari data yang terterah diatas, animo pendaftar cukup banyak dimana jumlah pendaftar online sebanyak 2278 dan yang terverifikasi sebanyak 1690 orang. Artinya secara kuantitas, animo masyarakat ingin menjadi polisi cukup banyak. Tapi secara kualitatif perlu ada kajian lebih lanjut. Misalkan dari 2278 orang pendaftar, yang tidak terverifikasi sebanyak 588 sehingga total pengurangannya menjadi 1690. Ini disebabkan berbagai hal, misalkan:

· Mendaftar sebelum pembukaan. Pendaftaran secara online di buka 07-14 Januari 2011, sedangkan ada yang mendaftar sebelum tanggal dimaksud. Pendaftaran sebelum waktu dimaksudkan sebagai pelatihan bagi calon bintara dalam proses pendaftaran secara online. Namun ternyata data itu terdaftar dalam regitrasi di Mabes sehingga mempengaruhi jumlah pendaftar secara online.

· Pendaftaran ganda. Setiap peserta saat mendaftar secara online mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi ini akan disertakan nanti bersama berkas administrasi yang lain saat pendaftaran administrasi. Ada yang mendaftar dobel secara online sehingga nomor yang terdata secara online tetap terregistrasi.

· Keisengan. Lantaran animo dilihat secara kuantitatif dalam pendaftaran secara online, banyak kejadian bahwa akses pendaftaran itu hanya sebatas iseng-iseng belaka dari oknum atau orang. Namun, meskipun iseng tapi datanya telah teregistrasi yang dapat mempengaruhi jumlah perserta.

Dari data yang terverivikasi, masih ada juga yang tidak memenuhi syarat kelulusan pemeriksaan administrasi awal. Dari 1690 orang, sebanyak 407 orang tidak memenuhi syarat. Beberapa hal yang menyebabkan sesuai temuan FPIP adalah :

1. Usia. Batas usia penerimaan bintara Polri TA. 2011 bagi SMU/SMK/Sederajat adalah 21 tahun, bagi D3 24 tahun, S1 25 tahun. Temuan FPIP NTT, tidak diluluskannya beberapa orang pendaftar karena melewati batas usia yang dipersyaratkan. Ini diketahui dari identitas misalkan KTP dan ijasah.

2. Postur Tubuh. Memiliki postur tubuh tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Syarat bagi Pria memiliki tinggi badan 164 cm dan wanita 162 cm.

3. KTP Siluman. Salah satu persyaratan pendaftaran adalah KTP. Temuan FPIP dan panitia pendaftaran, banyak KTP yang tahun pembuatannya tidak sesuai dengan tanggal lulus di ijasah. Misalkan seorang anak bersekolah di kota A, tahun lulus Juni 2010. Namun memiliki KTP di Kota B bulan Agustus 2010. Padahal salah satu persyaratan pembuatan KTP sesuai UU adalah menetap di Kota tinggal sekarang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

4. Pendaftar tidak menyertakan berkas pendaftaran sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Limitasi waktu pendaftaran cukup lama yang sekiranya dapat menjangkau kalangan pendaftar dalam menyiapkan persyaratan pendaftaran. Namun, hingga batas akhir pendaftaran, jumlah pendaftar yang terverifikasi sebanyak 1690 orang, dan diklaim oleh POLDA NTT sebagai animo masyarakat menjadi POLISI sangat tinggi. Cermatan lain, animo terbanyak hanya pada tataran PANDA POLDA NTT yaitu 1139 orang, sedangkan Subpanda sentrifugal dengan urutan SUBPANDA BELU (203 orang), SUBPANDA FLORES (195 orang), SUBPANDA ALOR (87 orang) dan SUBPANDA SUMBA (66 orang). Asumsinya; kampanye dan sosialisasi tidak efektif ditingkat Polres; dan pendaftaran online yang belum sepenuhnya dimengerti oleh pendaftar pada tingkat Sub Panda.

PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP I (RIKES I)

Pemeriksaan Kesehatan Tahap I (pertama) dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Kupang dari tanggal 17-27 Januari 2011. Berbeda dengan pemeriksaan perekrutan tahun yang lalu, kini semua kegiatan pemeriksaan dipusatkan di Kupang. Panda dan Sub Panda digabung. Total perserta yang mengikuti sebanyak 1283 orang. Dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Data Pemeriksaan Kesehatan Tahap I Calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2011

			Jumlah Peserta					Pemeriksaan		MS			TMS
			P	W		∑		P	W	P	W	∑	P	W	∑
Panda NTT			829	50		879		829	49*	230	17	247	599	33	632
Sub Panda Flores			142	8		150		142	8	45	02	47	97	06	103
Sub Panda Sumba			58	4		62		55*	4	16	02	18	42	02	44
Sub Panda Belu			124	6		130		124	6	34	03	37	90	03	93
Sub Panda Alor			56	6		62		58**	4**	8	-	8	50	4	54
Total						1283				333	24	357	878	48	926
Keterangan	:	MS			:		Memenuhi Syarat
		TMS			:		Tidak Memenuhi syarat
		P			:		Pria
		W			:		Wanita
		∑			:		Total P+W

Tabel diatas menunjukkan ada perbedaan jumlah peserta yang lulus dalam pemeriksaan administrasi awal dengan pemeriksaan kesehatan tahap I. dibawah ini dijelaskan causalnya sesuai klarifikasi panitia penerimaan bintara Polri, diantaranya : (angka berwarna merah)

1. Panda NTT. Peserta yang lulus rikmin awal khusus Wanita berjumlah 50 orang, namun ketika mengikuti rikes I berjumlah 49 orang, sedangkan proporsi casis pria tidak berubah. Sesuai klarifikasi panitia, salah seorang Casis Wanita (Kode W9) tidak mau mengikuti salah satu bagian pemeriksaan dalam rikes I. dengan demikian harus digugurkan sehingga jumlah casis Wanita 49 orang.

2. Sub Panda Sumba. Peserta yang lulus rikmin awal khusus Pria berjumlah 58 orang, namun ketika mengikuti rikes I berjumlah 55 orang, sedangkan proporsi casis Wanita tidak berubah. Sesuai klarifikasi panitia, ke tiga orang tersebut tidak ada pemberitahuan alasan ketidak hadiran sehingga harus digugurkan.

3. Sub Panda Alor. Peserta yang lulus rikmin awal khusus Pria berjumlah 56 orang, namun ketika mengikuti rikes I berjumlah 58 orang, sedangkan proporsi casis Wanita berubah dari 6 menjadi 4 orang. Sesuai klarifikasi panitia, terjadi salah pengkodean dalam penomoran. Kode jenis kelamin yang seharusnya “P” tertera W dalam nomor tes casis. Misalkan salah seorang Casis a/n. Nurhadiyah Panara dengan nomor 1605/W/0026, seharusnya kode W diganti P karena secara fisik adalah laki-laki. Ini merupakan kesalahan administratif pada sub panda.

Pemeriksaan kesehatan tahap I menggugurkan ± 87 % jumlah peserta. Secara data dan alasan kelulusan merupakan rahasia kedokteran lantaran merupakan privacy dari hak asasi. Namun secara garis besar, ketidaklulusan casis diakibatkan beberapa diantaranya : terindikasi diabetes melitus, farokokel, ambeiyen, dan jenis penyakit kulit akut lainnya seperti panu, kurap, kudis dan lain sebagainya.

Dalam penentuan kelulusan pemeriksaan kesehatan ini, RSB mengkategorikannya dalam beberapa tingkatan Status Kesehatan (Stakes), yakni :

1. Stakes 1, kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri.

2. Stakes 2, kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajad ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri.

3. Stakes 3, kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri.

4. Stakes 4, kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.

Rikes 2 menganut sistem atau prinsip objektif, akurat, transparan, akuntabel, nondiskriminasi dan humanis. Rikes I, pemeriksaannya bersifat Momen of Namun (pemeriksaan saat itu) meliputi tinggi dan berat badan, gigi dan mulut, tensi dan nadi, THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan), visus dan buta warna, pemeriksaan fisik dalam, parade kesehatan meliputi fungsi gerak dan berjalan, fungsi THT dan bicara.

Setelah melalui hasil pemeriksaan, maka penilaian terhadap peserta dapat dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan nilai Baik (B) dan Cukup (C). sedangkan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai Kurang (K1) dan Kurang Sekali (K2). Ini sesuai dengan TR Kapolri Nomor : ST/154/VI/2010. K1 bila ada 1-3 kelainan dengan nilai Stakes 3. Sedangkan K2 bila ada >3 kelainan dengan nilai stakes 3 ; atau ada kelainan dengan nilai stakes 4.

Hasil rikes tidak diluluskan dengan alasan membahayakan diri dan atau orang lain; menularkan penyakit dan atau merugikan lingkungan; dan menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

UJIAN PSIKOLOGI

Ujian Psikologi bagi calon Bintara Polri dilaksanakan pada 29 Januari 2011, bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang dimulai pukul 07.00-12.00 Wita. Materi yang diujikan adalah Visi, Kecermatan, Ketepatan dan Bakat. Empat hal diatas merupakan materi ujian yang disusun dan di kode-kan oleh Markas Besar (Mabes) Polri sehingga bersifat rahasia. Dalam setiap pentahapan proses pembukaan soal hingga penggandaan selalu diawasi oleh FPIP NTT, dapat diperhatikan dibawah ini :

o Proses penjemputan soal ujian psykologi dilakukan di Jakarta oleh AKP. Prasetyo (Bagian Psykologi Polda NTT) tanggal 27 Januari 2011. 28 Januari 2011, FPIP NTT dan Panitia Ujian Psykologi serta Paminal Polda NTT membuka master soal ujian psykologi. Master soal tersebut di print Asli dan digandakan pada percetakan CV. Karya Guna. Soal kemudian di bungkus dan paket dengan berita acara. Soal dititipkan pada ruang Paminal Polda NTT (Brangkas Laporan) dan digembok dengan 3 kunci (masing-masing mendapatkan satu kunci gembok).

o 29 Januari 2011, soal diambil dari brangkas penyimpanan untuk diujikan pada casis bertempat di SPN Kupang. Soal-soal hasil ujian langsung dimusnakan setelah selesai ujian disaksikan FPIP NTT, Propam Polda NTT dan Paminal. Pukul 13.00 – 21.00 Wita diadakan pemeriksaan hasil test Psikologi di aula rapat utama Polda NTT. Selesai pemeriksaan, hasil langsung dimasukkan kembali pada brankas penyimpanan untuk menjamin rahasia dan jauh dari KKN.

o 30 Januari 2011, diadakan sidang kelulusan (wanjak) di ruang rapat Kapolda NTT. Hasil dari wanjak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Data Hasil Pemeriksaan Ujian Psykologi Calon Bintara Polri T.A. 2011

			Jumlah Peserta					MS			TMS
			P			W	∑	P	W	∑	P	W	∑
Panda NTT			230			17	247	148	13	161	82	4	86
Sub Panda Flores			45			02	47	27	1	28	18	1	19
Sub Panda Sumba			16			02	18	12	1	13	4	1	5
Sub Panda Belu			34			03	37	23	1	24	12	1	13
Sub Panda Alor			8			-	8	6	-	6	2	-	2
Total			333			24	357	217	16	233	118	7	125
Keterangan	:	MS		:	Memenuhi Syarat
		TMS		:	Tidak Memenuhi syarat
		P		:	Pria
		W		:	Wanita
		∑		:	Total P+W

Pemeriksaan kelulusan ini didasarkan pada klasifikasi nilai sebagai berikut :

Tabel 4. Klasifikasi Kelulusan Test Psikologi bagi Calon Bintara Polri T.A. 2011

Baik (B)	81-100	MS
Cukup (C)	61-80	MS
Kurang (K)	41-60	TMS
Kurang Sekali (KS)	0-40	TMS

UJIAN AKADEMIK

Ujian akademik bagi calon bintara Polri dilaksanakan pada 1-2 Februari 2011 bertempat di SPN Kupang. Komposisi materi ujian adalah Ilmu Pengetahuan Umum (UU Kepolisian 20%; Mulok 30%; Matematika 20%; Fisika 15% dan Kimia 15%), Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Masing-masing materi yang diujikan 100 nomor. Hari pertama casis diujikan materi Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Umum. Sedangkan hari kedua diujikan Bahasa Inggris. Urutan pemantauan dalam ujian akademik terterah dibawah ini :

o 26 Januari 2011, Master Soal yang telah disusun oleh tim penyusun di buka disaksikan FPIP NTT, Paminal dan salah satu perwakilan tim penyusun dari Dinas PPO Propinsi (Bpk. Bessie) berserta bagian Dalpers. Master soal dalam bentuk compact disk (CD) dimasukkan ke laptop dan diacak secara manual masing-masing materi ujian pukul 13.00-01.00 dini hari. Hasil tersebut langsung diamankan pada brankas penyimpanan.

o 30 Januari 2011, hasil pengacakan soal diambil dari brankas penyimpanan pukul 13.00 Wita untuk digandakan di CV. Karya Guna. Penggandaan cetakan soal tersebut disegel dan dipaket. Hasil cetakan tersebut langsung diamankan pada brankas penyimpanan soal di ruang Paminal Polda NTT. Perincian penggandaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Rincian Hasil Penggandaan Soal Test Akademik

	Jumlah Halaman	Jumlah Cetakan	Jumlah Paket yang disegel
Pengetahuan Umum	13	240	3 kardus
Bahasa Inggris	21	240	3 kardus
Bahasa Indonesia	23	240	3 kardus
Lembar Jawaban Komputer (LJK)	1	250	1 kardus

o 1 Februari 2011, pukul 06.30 Wita, soal ujian Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia diambil dari brankas penyimpanan untuk diujikan pada casis bintara Polri. Pukul 13.00 Wita, hasil ujian LJK dimasukkan kembali dalam brankas penyimpanan dilanjutkan dengan pemusnahan materi ujian Pengetahuan umum dan bahasa indonesia dengan cara dibakar..

o 2 Februari 2011, pukul 06.30 Wita, soal ujian Bahasa Inggris diambil dari brankas penyimpanan untuk diujikan. Pukul 10.00 Wita, hasil ujian LJK dimasukkan kedalam brankas penyimpanan. Pemusnahan soal ujian bahasa inggris langsung ketika selesai ujian.

o 2 Februari 2011, pukul 14.02 wita dilakukan pemeriksaan LJK ujian akademik diruang rapat utama POLDA NTT. Pemeriksaan selesai pukul 01.00 wita dinihari. Hasil pemeriksaan diprint. Seluruh hasil langsung dimasukkan dalam brankas penyimpanan.

o 3 Februari 2011, hasil pemeriksaan yang diprint di ujikan dalam sidang kelulusan Akedemik di ruang rapat Kapolda NTT. Sesuai dengan telegram Kapolri bahwa penentuan kelulusan akademik adalah quota + 50 % sehingga didapatkan 90 orang yang diluluskan berdasarkan perengkingan.

Ada dua penentuan kelulusan uji akademik, yakni :

1. Kelulusan akademik berdasarkan rangking keseluruhan jumlah casis pria (Panda + Sub Panda) dan rangking casis wanita (Panda + Sub Panda). Keuntungan : Kualitas akademik diunggulkan. Kerugian : kemungkinan tidak ada keterwakilan casis pria dari salah satu sub panda atau lebih.

Rumus :

Panda : Jumlah MS Psi Pria Panda + Sub Panda X Kuota Akademik

Jumlah Total MS Psi

216 X 90 = 83,8 atau 84 orang

232

Wanita : Jumlah MS Psi Wanita Panda + Sub Panda X Kuota Akademik

Jumlah Total MS Psi

16 X 90 = 6,2 atau 6 orang

232

Dengan demikian total keseluruhannya 90 orang

2. Kelulusan akademik berdasarkan rangking casis pria dari masing-masing kuota Panda /Subpanda dan rangking casis wanita (Panda + Sub Panda). Keuntungan : keterwakilan casis pria dari masing-masing sub panda bisa tetap ada. Kerugian : kemungkinan terjadi kelulusan nilai akademik casis pria dari sub panda yang lebih kecil dari nilai akademik casis pria dari panda yang tidak lulus akademik.

Rumus :

Panda : Jumlah MS Psi Pria Panda X Kuota Akademik

Jumlah Total MS Psi

dan

Sub Panda : Jumlah MS Psi Pria Sub Panda X Kuota Akademik

Jumlah Total MS Psi

Wanita : Jumlah MS Psi Wanita Panda + Sub Panda X Kuota Akademik

Jumlah Total MS Psi

Jadi Kuota akademik Polda NTT

PRIA :	Panda	148/232 X 90 = 57,4 atau 57 orang
	Sub Panda Flores	27/232 X 90 = 10,5 atau 11 orang
	Sub Panda Alor	6/232 X 90 = 2,3 atau 2 orang
	Sub Panda Belu	23/232 X 90 = 8,9 atau 9 orang
	Sub Panda Sumba	12/232 X 90 = 4,7 atau 5 orang
Wanita :	Wanita	16/232 X 90 = 6,2 atau 6 orang

Jadi total keseluruhannya adalah 90 orang.

Rumus Nilai Akademik adalah

N. AKD = (N.PU x 35) + (N. B Indo x 30) + (N. B Ing x 35)

100

Keterangan :

N. AKD = Nilai Akademik

N. PU = Nilai Pengetahuan Umum

N. B Indo = Nilai Bahasa Indonesia

N. B Ing = Nilai Bahasa Inggris

Kriteria nilai akademik

A = 90-100

B = 75-89,99

C = 60-74,99

D = 45-59,99

E = ≤44,99

Dari sidang kelulusan akademik, disepakati untuk dipakai penetuan kelulusan yang pertama dimana penentuan kelulusan dilihat perengkingan secara umum. dari hasil tersebut, didapatkan casis Pria dari Sub Panda Alor tidak ada yang lulus. Keterwakilan dari Subpanda Alor akhirnya kosong lantaran tidak lulus dalam perengkingan.

PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP II (RIKES II)

90 orang yang lulus dalam tahapan test akademik mengikuti pentahapan pemeriksaan kesehatan (Rikes) tahap II pada tanggal 4-6 Februari 2011 di RSB Kupang. Rikkes tahap II meliputi pemeriksaan EKG, pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan Rontgen, dan pemeriksaan kesehatan jiwa (MMPI).

Dasar penilaian yaitu : memenuhi syarat (MS) dengan nilai Baik (B) dan Cukup (C) sedangkan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai Kurang (K1) dan Kurang Sekali (K2). Dari hasil Rikkes II, didapatkan 22 orang tidak memenuhi syarat (TMS). 22 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan :

· 9 (sembilan) orang TMS test kejiwaan

· 9 (sembilan) orang TMS EKG

· 4 (empat) orang TMS Laboratorium

Tabel 6. Data Kelulusan Casis dalam Pemeriksaan Kesehatan Tahap II

	Jumlah	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Casis Pria	84	63	21
Casis Wanita	6	5	1
Total	90	68	22

UJIAN KESAMAPTAAN DAN JASMANI

Penilaian uji Kesamaptaan dilakukan melalui nilai gerakan (NG) dengan cara melihat hasil gerakan (HG) yang diperoleh jarak, gerakan dan waktu yang dicapai oleh peserta, kemudian dicocokkan dengan tabel nilai yang ada. Test ini lebih muda dipantau lantaran semua hasil test masing-masing sebelum dikomputerisasi, semua hasil dalam bentuk mentah ditabulasi pada tabel yang ditempelkan secara transparan, sehingga lebih mudah dipantau baik casis, panitia maupun pengawas. Metode komplain dapat langsung dilakukan. Test kesamaptaan selama 2 hari dari 8-9 Februari 2011 dilakukan dalam tiga rangkaian, yakni :

o Ujian Kesamaptaan Jasmani “A” (Lari 12 Menit) dan Ujian Kesamaptaan Jasmani “B” (Pull-up, Sit-up, Push-up, Shuttle Run) bertempat di Lapangan Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Februari 2011, pukul 07.00-13.00 Wita.

o Tes renang bertempat di kolam renang Wirasakti Kupang, Fontein Kupang. Test diujikan tanggal 8 Februari 2011 sore, pukul 15.00 Wita.

o Pemeriksaan Antropometrik/Postur tubuh bertempat di aula rapat utama Polda NTT, tanggal 9 Februari 2011.

Uji Kesamaptaan jasmani penerimaan brigadir Polri T.A. 2011 adalah:

I. Ujian kesamaptaan jasmani (NKJ) :

A. Ujian Kesamaptaan Jasmani “A” (Lari 12 Menit). Hasil Gerakan Kesamaptaan “A” (HGA) dihitung berdasarkan jarak yang dicapai peserta. Sedangkan Nilai Gerakan Kesamaptaan “A” (NGA) diperoleh dengan cara mencocokkan hasil gerakan kesamaptaan jasmani A (HGA) dengan tabel nilai.

B. Ujian Kesamaptaan Jasmani “B” (Pull-up, Sit-up, Push-up, Shuttle Run). Hasil gerak kesamaptaan B (HGB) dihitung berdasarkan jumlah gerakan dari item Pull-up, Sit-up, Push-up (B1, B2, B3) selama maximal 1 (satu) menit dan untuk Shuttle-run (B4) berdasarkan waktu yang dicapai. Nilai gerakan masing-masing item kesamaptaan “B” (NGB) yakni Pull-up, Sit-up, Push-up, dan Shutlle-run (NGB1, NGB2, NGB3, NGB4) diperoleh dengan cara mencocokkan hasil gerakan masing-masing item dengan tabel nilai per-item. Nilai gerakan kesamaptaan jasmani B (NGB) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai gerakan Pull-up/chinning-up (NB1) + nilai gerakan Sit-up (NB2) + nilai gerakan Push-up (NB3) + nilai gerakan Shuttle-run (NB4) di bagi 4

NGB = NB1 + NB2 + NB3 + NB4

Jadi Nilai kesamaptaan Jasmani (NKJ)

NKJ = NGA + NGB

II. Test Renang (NR). Penilaian dilakukan dengan melihat hasil waktu yang dicapai masing-masing peserta dengan mencocokkan tabel nilai yang telah ditentukan. Apabila peserta test yang tidak mencapai jarak 25 meter, diukur jaraknya dan dicocokkan dengan tabel penilaian ujian ketangkasan renang calon brigadir Polri baik pria maupun wanita.

III. Pemeriksaan Antropometri (NA)/Postur tubuh. Digunakan untuk memilih postur tubuh yang ideal agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai karakteristik tugas Polri. Pemeriksaan ini berupa : Pengukuran tinggi dan berat badan ; Pemeriksaan kelainan tubuh; Pemeriksaan dengan cara pengambilan dan pengukuran foto; Menentukan tipe tubuh (Somatype); Pengamatan langsung sikap dan gerak.

Nilai akhir test kesamaptaan jasmani;

Niali akhir kemampuan jasmani (NAKJ) ditentukan dengan cara nilai kesamaptaan jasmani (NKJ) x bobot nilai 50 + nilai renang (NR) x bobot nilai 10 + nilai Antropometri (NA) x bobot nilai 40 dibagi 100 atau dengan rumus :

NKJ = (NKJ x 50 + NR x 10 + NA x 40)

100

Klasifikasi nilai Kesamaptaan Jasmani

Baik Sekali (BS)	=	82 – 100
Baik (B)	=	63 – 81
Cukup (C)	=	44 – 62
Kurang (K1)	=	41 – 43
Kurang Sekali (K2)	=	0 – 40

Tabel 7. Data Hasil Uji Kesamaptaan Casis Bintara Polri

	Jumlah	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Casis Pria	63	62	1
Casis Wanita	5	5	-
Total	68	67	1

Alasan ketidaklulusan lantaran sakit a/n. Shadam karena malaria saat mengikuti test.

SUPERVISI MABES, PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AKHIR

Mekanisme pemeriksaan administrasi akhir dilakukan sebagai pemutakhiran data administrasi masing-masing casis. Tujuannya agar dilengkapi para casis yang dinyatakan lulus sementara. Proses ini juga merupakan supervisi mabes dalam pemeriksaan data tertulis pentahapan seleksi dan kelulusan casis pada perekrutan ini. Tim Rikmin ini melakukan aktivitas selama 2 (dua) hari dari tanggal 11-12 Februari 2011, terdiri dari :

(1) Petugas dari Dinas Kependudukan Kota Kupang memeriksa keaslian dan keabsahan akte, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), diwakilkan Bapak Jaz.

(2) Petugas dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga (PPO) Propinsi NTT memeriksa keaslian dan keabsahan seluruh ijasah yang dimiliki peserta, diwakilkan Bapak Besie.

(3) Tim Rikmin dari panitia Polda NTT memeriksa seluruh kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

(4) FPIP NTT, mengawasi secara holistik rangkaian pemeriksaan administrasi yang dilakukan, diwakilkan Ian Haba Ora.

(5) Kompolnas dan Perwakilan Mabes Polri.

Kelengkapan administrasi yang diperiksa :

1. Asli dan foto copy yang dilegalisir (berkas rangkap 2) :

a. Ijasah beserta HUAN/IPK : SD; SLTP/SMP; SLTA/SMK; DIII/S1

b. Raport SLTA Kelas III Semester I

c. Akte/Surat Kenal Lahir

d. Kartu Keluarga (KK)

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

g. Surat Keterangan Kesehatan

2. Pakta integritas

3. Surat pernyataan orang tua/wali tidak menghubungi panitia

4. Surat persetujuan orang tua/wali mengetahui Lurah/Kades

5. Surat pernyataan belum pernah menikah mengetahui Lurah/Kades

6. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja

7. Surat perjanjian ikatan dinas pertama Polri

8. Daftar riwayat hidup

9. Pas photo hitam putih 4 x 6 = 12 lembar

Tabel 8. Jumlah Casis Pemeriksaan Administrasi Akhir

No	Panda	Jumlah
No	Panda	Total	Pria	Wanita
1	Panda NTT	45	43	2
2	Sub Panda Flores	11	10	1
3	Sub Panda Sumba	4	3	1
4	Sub Panda Belu	7	6	1
	Jumlah	67	62	5

Hasil pemeriksaan administrasi akhir

Berkas administrasi seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat;

Namun demikian masih ada beberapa catatan temuan yang perlu mendapat perbaikan khususnya masalah penulisan nama peserta dan nama orang tua peserta pada ijasah, akte kelahiran, KK dan KTP serta masih ada kekurangan fotocopy legalisir nilai raport SMU kelas 3 Semester 1 khusus yang sekolah di luar Kupang. Contoh kesalahan itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Temuan Kesalahan Penulisan dalam Berkas Administrasi

No. Panda	Nama	Keterangan/Hasil Rikmin
1601/P/0176	Ode Adi Zulfikar	Perbedaan nama di akte kelahiran
1602/P/0027	M. Syarif Hidayatullah, SE	FC Raport Semester I (kurang 1 rangkap)
1602/P/0072	I Putu Asti Hendrawan	FC Raport Semester I (kurang 1 rangkap)
1604/P/0075	Yohanes Deo Padhi	FC Raport Semester I (kurang 1 rangkap)
1601/P/0513	Gigih Tricahyono	Pada KK tidak tercantum nama Orang Tua
1602/P/0099	Anwar A. Karim	Perbedaan Nama di KTP, Akte, dan KK
1604/P/0157	Rizal Asri	Perbedaan Nama di Akte
1604/P/0041	Wilhelmus Wete Klau	Perbedaan Nama di Akte dan KK
1601/P/1131	Argo Kencono Tri Deantoko	Perbedaan Nama di Akte
1601/P/0412	Sigit Triwiyono	FC Raport Semester I (kurang 1 rangkap) & Perbedaan Nama di Akte
1603/W/0060	Susana Lia Sari R. E. Djaga	FC Raport Semester I (kurang 1 rangkap); Pas Photo pada KTP tidak sesuai ketentuan seharusnya latar biru, tanda tangan pada KK dan KTP seharusnya Kepala Dinas bukan Sekretaris.

PANTOKHIR

Pantokhir merupakan tahap penseleksian paling akhir. Sebelum sampai tahap akhir (Pantokhir), pada tanggal 14 Februari 2011 diadakan sidang kelulusan sementara bertempat di ruang rapat Kapolda NTT, Brigjen Yorry Yance Worang. 16 – 18 Februari 2011 diadakan penilaian dan pengawasan (Supervisi) oleh Mabes Polri dalam pentahapan seleksi. Sekaligus mendengarkan komplain dari publik atau FPIP NTT jika ada hal-hal baik kelalaian maupun kecurangan dalam perekrutan bintara Polri tahun 2011. 18 Februari 2011, pukul 14.00 Wita dilakukan pengumuman hasil kelulusan di Aula Rapat Utama Polda NTT bersama Casis, Panitia, Pejabat teras Polda NTT, orang tua/wali casis, media massa, dan perwakilan FPIP NTT.

Sidang kelulusan serta pengumuman dipimpin oleh Kapolda NTT, Wakapolda NTT, dan salah seorang perwira Mabes Polri berpangkat Kombespol. Dalam paparan Kapolda yang dibacakan Karo SDM, Kombespol Drs. Sarono, MH menguraikan seperti tertera dibawah ini:

Dasar

ü Keputusan Kapolri Nomor : Kep/772/XII/ 2010 Tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2011.

ü Keputusan Kapolri Nomor : Kep/6/I/2011 Tentang Penerimaan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2011

ü Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/14/I/2011 Tentang Penerimaan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2011.

ü Surat Kapolri Nomor : B/328/I/2011 Tentang Kuota Kelulusan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2011.

ü Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/233/II/2011 Tentang Pelaksanaan Supervisi Penerimaan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2011.

Kriteria atau Norma Kelulusan :

1. Seluruh tahap pemeriksaan/ujian (8 tahap) menggunakan “Sistem Gugur”;

2. Hasil pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani, psikologi, akademik dan kesehatan nilai kelulusannya dinyatakan dengan angka (kuantitatif) guna pembuatan Nilai Akhir/Rangking setiap calon;

3. Kelulusan tiap-tiap tahap dilaksanakan melalui sidang dan diumumkan secara terbuka kepada peserta seleksi;

4. Penilaian Akhir (NA) yang digunakan untuk sidang pantukhir adalah :

N.A	(N.Jas x 20) + (N.Psi x 25) + (N.Ak x 25) + (N.Kes x 30)
	100
Keterangan :	N.A	:	Nilai Akhir
	N.Psi	:	Nilai Pemeriksaan Psikology
	N.Jas	:	Nilai Kemampuan Jasmani
	N.Ak	:	Nilai Akademik
	N.Kes	:	Nilai Pemeriksaan Kesehatan

Tabel 10. Perbandingan Kegiatan Penerimaan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2010 dan 2011.

Tahun Anggaran 2010		Tahun Anggaran 2011
Kuota : 145	Polki : 135 Polwan : 10	Kuota : 60	Polki : 56 Polwan : 4
Animo : 1248	Pria : 1195 Wanita : 53	Animo : 2278	Pria : 2094 Wanita : 184
Sistem Pendaftaran	Manual	Sistem Pendaftaran	On-line

Tabel 11. Hasil Kegiatan Penerimaan Brigadir Tahun Anggaran 2011

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai						Ket
		Pria		Wanita		Jumlah
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Animo Pendaftar on-line	2094		184		2278
2	Terverifikasi	1572		118		1690
3	Rikmin Awal	1213	359	70	48	1283	407
4	Rikkes Tahap I	334	879	23	47	357	926
5	Ujian Psykologi	216	118	16	7	232	125
6	Ujian Akademik	84	132	6	10	90	142
7	Rikkes Tahap II	63	21	5	1	68	22
8	Test Kesjas	62	1	5	0	67	1
9	Rikmin Akhir	62	0	5	0	67	0
	Lulus Sementara (Kuota + 20 %)	62	0	5	0	67	0

Tabel 12. Rencana Penugasan (Tempat Pendidikan)

No	Penugasan	Tempat Pendidikan	Kuota (orang)
1	Polisi Tugas Umum (PTU)	SPN Mojokerto-Jabar	9
1	Polisi Tugas Umum (PTU)	PUSDIK GASUM-Porong	17
2	Tugas Polmas	SPN LIDO-Bogor	16
3	Polisi Perairan (Polair)	PUSDIK POLAIR-Pondok Dayung-Jakarta	10
4	Brimob	Pusdik Brimob-Watu Kosek-Jatim	4
5	Polisi Tugas Wanita	Sepolwan-Jakarta Selatan	4
Jumlah			60

BAB III

PENUTUP

Kepolisian dalam tatanan reformasi dan demokratisasi mengedepankan transparansi dan akuntabel. Sejatinya, reformasi polisi dalam dinamika perubahan arus transparansi dan akuntabel sebagai tuntutan paradigma Polri yang humanis.

Pemantauan yang dilakukan FPIP NTT, tidak didapati hal-hal berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum panitia maupun oknum-oknum tak bertanggung jawab. Dari hasil pemantauan juga, ada sinergitas kooperatif yang terbangun antara panitia dan FPIP NTT. Hal ini nampak dari mudahnya respon dari Panda Polda NTT dalam mengklarifikasi dan menjawab keluhan-keluhan FPIP NTT berkaitan dengan proses-proses perekrutan. Bahkan tidak menutup diri atas masukan dan usulan problem solving tawaran FPIP NTT.

Namun, cermatan ini hanyalah bersifat personal. Tidak seluruh data berkaitan dengan proses pentahapan perekrutan dapat diakses FPIP NTT. Misalkan data nama-nama kelulusan tidak dapat diperoleh dari panitia lantaran asumsi penyalagunaan data-data. Mungkin asumsi ini benar jika data-data tersebut diakses oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak untuk FPIP NTT. Meskipun pendekatan formil maupun informil dilakukan namun belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari panda Polda NTT dan Polda NTT secara umum. Data-data tersebut diminta FPIP NTT hanya untuk kalangan organisasi saja guna menjadi data otentik pelaporan dan juga sebagai bahan analisis dalam pemantauan jika ada penyimpangan-penyimpangan.

Hal di atas merupakan parsial dari holistik transparansi yang perlu dibenahi secara gradual. Secara umum, proses perekrutan Bintara Polri Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat indikasi-indikasi penyimpangan, transprasi bersifat akuntabilitas, dan kemitraan dapat menjadi usaha pembangunan kepercayaan masyarakat.

Dari pemantauan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Animo masyarakat ingin menjadi polisi tahun ke tahun makin meningkat. Data tahun 2010 animo 1248 oran dengan rincian pria 1195 orang dan wanita 53 orang. Sedangkan data tahun 2011 meningkat menjadi 2278 orang dengan rincian pria 2094 & wanita 184 orang. Tetapi animo ini tidak didukung oleh kuota menjadi polisi. Data tahun 2010 memiliki quota 145, namun turun menjadi 60 orang di tahun 2011.

2. Secara institusi, mainstreeming gender belum sepenuhnya menjawan kebutuhan operasionalisasi realitas. Perekrutan polisi wanita (Polwan) belum menjawab kebutuhan organisasi dan berbanding terbalik kebutuhan akan polisi laki-laki yang eqivalen. Data Polwan tahun 2010 adalah 10 orang dan turun ditahun 2011 menjadi 4 orang.

3. Pentahapan penseleksian antara casis wanita dan pria masih dibedakan. Casis wanita diseleksi 2 proses perekrutan yakni di tingkat Polda dan Mabes. Sedangkan casis pria menjalani satu kali proses perekrutan di tingkat polda saja. Padahal perekrutan Catar Akpol bagi pria dilakukan sama dengan proses perekrutan casis wanita tingkat bintara.

4. Perlu diperhatikan kearifan lokal dalam perekrutan Bintara Polri pada tahun yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat agar menjadi bahan kajian dan data otentik dalam mendorong reformasi Polri. Laporan ini masih dirasa kurang namun seyogyanya dapat menjadi referensi dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam perekrutan aktor-aktor keamanan.

Kupang, 19 Februari 2011

Pembuat Laporan

Ian Haba Ora

Wakil Sekretaris

Mengetahui

Forum Pengawas Independent Polri Nusa Tenggara Timur

(FPIP NTT)



Ir. Sarah Lery Mboeik	Drs. Dumuliahi Djami, M.Si
Ketua	Sekretaris

Profile Forum Pengawas Independent Polri Nusa Tenggara Timur (FPIP NTT)

(Notulensi Rapat Pleno, 30 April 2008 di Aula KON NTT-NTB)

Forum Pengawas Independent Polri Nusa Tenggara Timur disingkat FPIP NTT merupakan forum yang terbentuk atas dukungan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) dan Partnership. FPIP NTT bersifat cair, terbuka, independent, tidak elistis dan nirlaba. Secara umum, peran yang diharapkan dari FPIP NTT adalah mengawasi/mengamati berlangsungnya proses Seleksi Bintara Polri. Atas dasar pengamatannya, FPIP NTT memberikan masukan bagi penyempurnaan sistem seleksi Bintara Polri yang berlaku. Selain itu, perlu diingat bahwa FPIP NTT bukan mencari-cari kesalahan. FPIP NTT tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai juru bicara Polri. Dengan demikian, segala pernyataan publik yang dibuat FPIP NTT mengenai proses seleksi yang diberikan kepada masyarakat harus dipertanggung jawabkan sendiri oleh yang bersangkutan. FPIP NTT berkedudukan di Kupang, dan memiliki sekretariat sementara di jalan W. J. Lalamentik, Nomor 75. Kelurahan Oebobo-Kecamatan Oebobo. Kota Kupang-Propinsi NTT. Tlp. 0380-827917

FPIP NTT dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan eksternal dalam rekruitmen bintara Polri dan lainnya dalam rangka :

– Membangun kemitraan masyarakat sipil & polisi demi terbangunnya citra polri yang lebih baik kedepan.

– Mendukung upaya polri menciptakan polisi yang profesional dan mandri demi terwujudnya demokratisasi di Indonesia

Struktur FPIP NTT

Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Pokja:

– Kampanye, pendaftaran dan registrasi awal

– Pilih cetak dan simpan soal

– Psiko tes

– Uji Akademik

– Uji Kesehatan 1 dan 2

– Uji dan Pengumuman Jasmani dan supervisi Mabes

– Pantohir

Job Description

K e t u a

– Mengkoordinir semua proses pengawasan rekrutmen bintara Polri

– Membina hubungan kerja dengan lembaga/instansi terkait

– Bertanggungjawab kedalam maupun keluar

– Bersama pengurus menggalang dana dari berbagai sumber yang sejalan dengan kode etik pengawas ekseternal.

– Membangun jaringan pengawasan di tingkat Kabupaten Kota se-NTT

Sekretaris

– Bertanggungjawab pada tugas kesekretariatan dan adminsitrasi

– Menyusunan laporan-laporan secara periodik berdasarkan laporan dari pokja

– Mewakili dalam urusan kedalam maupun keluar bila ketua berhalangan

– Bersama pengurus menggalang dana dari berbagai sumber yang sejalan dengan koide etik pengawas ekseternal.

Wakil Sekretaris

Membantu sekretaris dalam tugas keskretariatan dan administrasi

Membantu sekretaris menyusun laporan-laporan secara periodik berdasarkan laporan dari Pokja

Mendampingi sekretaris dan/atau ketua dalam urusan kedalam maupun keluar organisasi

Bersama pengurus menggalang dana dari berbagai sumber yang sejalan dengan kode etik FPIP NTT

Bendahara

– Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan ketua

– Membuat laporan keuangan secara periodik dan atau sesuai kebutuhan

Koordinator Pokja Kampanye, pendaftaran dan registrasi awal